Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid. Foto : Devi/mr

Provinsi Lampung sempat menjadi daerah yang mendapat sorotan karena adanya dugaan praktek money politic pada Pilkada yang lalu. Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan berbagai laporan dan informasi tentang kesiapan dan kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh stakeholder penyelenggara Pilkada 2020 di Lampung yang terus berupaya optimal agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan.

“Kami mendapat masukan tentang update data, termasuk didalamnya juga soal blangko KTP-elektronik. Komisi II juga mendapat masukan terkait dengan revisi Peraturan KPU (PKPU) dan Bawaslu," kata Sodik saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, Senin (9/12/2019). Kunjungan guna memantau sejauh mana persiapan dan kesiapan yang telah dilakukan oleh para stakeholder terkait jelang pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini dipimpin Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, untuk KPU-nya memang masih terkendala dengan Peraturan KPU (PKPU) dan Undang-Undang tentang Pemilu. Sedangkan pada Bawaslu, Komisi II melihat ada beberapa kendala yang dihadapi, yang intinya adalah mengenai perlu adanya penguatan peraturan dan sosialisasi kepada semua pihak termasuk masyarakat. “Di atas kertas, kita sudah melihat kesiapannya. Kepada Bawaslu kita juga meminta untuk lebih mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi," ujarnya.

Selain itu, sambung Sodik, Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala Daerah terkait untuk terus melakukan monitoring sesuai perencanaan yang sudah dilakukan. “Komisi II mendukung update data oleh Ditjen Dukcapil dan juga mendukung KPU untuk segera mensosialisasikan PKPU yang baru dan update Undang-Undang Pemilu. Sementara untuk menekan terjadinya money politic,  perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, partai dan pihak-pihak terkait agar bersama dengan Bawaslu bisa mencegah terjadinya money politic itu. Langkah-langkahnya sudah dilaksanakan, tinggal kita mendorong dan ikut mengawasi,” pungkasnya. (dep/sf)